Rapat Evaluasi Layanan Sandikami dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pemerintah Provinsi Kalsel di Provinsi Kalsel yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Kamis (24/11/2022).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang merupakan bagian pelayanan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Maka agar pelaksanannya dapat selalu lancar dan tidak ada hambatan, maka dilakukan Rapat Evaluasi Layanan Sandikami dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pemerintah Provinsi Kalsel di Provinsi Kalsel yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Kamis (24/11/2022).
Kepala Dinas Kominfo Kalsel yang diwakili oleh Kasi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi, M Noor Ikhwanadi menjelaskan, TTE menjadi sebuah prioritas dalam perkembangan digital di era sekarang.
“Karena TTE ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, jadi walaupun pejabat sedang berada di luar daerah, maka masih bisa dilakukan tanda tangan,” ucapnya di Banjarbaru, Kamis (24/11/2022).
Selain itu, TTE ini aman karena tidak dapat dipalsukan, karena sudah terenkripsi dengan baik.
“Tidak hanya itu, TTE ini juga efesien dan efektif agar meminimalisir penggunaan kertas,” tuturnya.
Lalu, untuk capaian target penggunaan TTE pada tahun 2022 ada 60 kepala SKPD dan Kepala UPTD dan telah tercapai 100 persen.
Sedangkan, untuk SKPD ada 37 yang sudah sudah menggunakan TTE dari total 49 SKPD, serta 21 UPTD yang menggunakan TTE dari total 69 UPTD.
Maka dari itu, Ia berharap dari rapat evaluasi ini bisa meningkatkan penggunaan TTE di lingkup Pemprov Kalsel.
“Segala kendala yang dihadapi selama memimplementasikn TTE, mudahan bisa kita tangani, sehingga SKPD dan UPTD semakin banyak menggunakan TTE,” pungkasnya. MC Kalsel/ARH
Pimpin Rakor TKPK, Wawako Pinta Pemprov Jambi Prioritaskan Pemkot Jambi
Kegiatan yang rutin di lakukan setiap bulan oleh (Pemkot) Pemerintah Kota Jambi tersebut mendapatkan banyak masukan untuk sinergitas program. TKPK Kota Jambi sendiri dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di akhir tahun untuk merancang 2023 yang basis datanya sudah ada.Wakil Wali Kota Jambi, H. Maulana menjelaskan, rancangan program yang berkaitan dengan percepatan masyarakat miskin ekstrem yang segera di lakukan dengan menggunakan data yang sudah lengkap berdasarkan urutan yang bisa di pastikan bahwa semua program di jalankan tepat sasaran kepada masyarakat yang betul-betul miskin dan miskin ekstrem.“Kita punya data kemiskinan 9,02 persen dengan 1000 jiwa yang di dalamnya terdapat 1,08 persen atau 6.562 jiwa yang miskin ekstrem yang harus kita sasar dengan berbagai macam program,” jelasnya.Adapun program yang di lakukan pemkot kepada masyarakat miskin dengan menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, mulai dari pendidikan, batuan-bantuan pangan. Kemudian pemberdayaan bagi masyarakat miskin sehingga di harapkan naik kelas.“Seperti yang sudah kita lakukan, sebanyak 292 lebih PKH di Pemkot sudah wisuda sehingga membuat statusnya naik, tidak lagi menjadi penerima manfaat PKH. Ini bisa kita alihkan ke masyarakat lain yang membutuhkan,” terangnya.Program ketiga mengenai lingkungan yang nantinya bersama-sama OPD terkait untuk melaksanakan agar lingkungan menjadi bersih. “Mudah-mudahan dengan data yang jelas, programnya jelas, sasarannya jelas dan manfaat programnya jelas untuk mempercepat untuk masyarakat ekstrem,” ujarnya.Wawako menyebutkan bahwa dalam program pemberdayaan masyarakat ekstrem dalam jangka waktu terdekat sedang berjalan mulai dari Dinas Koperasi memberikan bantuan rumah tangga, pelatihan bagi keluarga tidak mampu yang mana tahun depan program ini akan tetap berjalan.“Mudah-mudahan dengan diberikan keterampilan agar mendapatkan yang meningkat kemudian naik statusnya. Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang kita terima melalui dana bantuan khusus untuk Kelurahan yakni 100 juta per Kelurahan,” sebutnya.Dirinya mengatakan bahwa Pergub sudah menguji, ada beberapa komponen yang pertama adalah untuk pembiayaan BPJS ketenagakerjaan masyarakat miskin ekstrem sebagai pekerja informal. Kurang lebih 50 pekerja informal setiap kelurahan masyarakat miskin di biayai.“Ini manfaatnya besar, kalau terjadi apa-apa dengan mereka misalnya kecelakaan kerja yang mana ahli warisnya mendapatkan 49juta anak-anaknya mendapatkan beasiswa sehingga diharapkan tidak masuk miskin yang turun menurut sehingga anak-anak dapat disekolahkan untuk mendapatkan pendidikan yang baik,” katanya.Kemudian untuk infrastruktur dan program-program berkaitan dengan inflasi karena yang terdampak inflasi yakni orang miskin. Pemkot telah memberikan bantuan-bantuan termasuk bibit cabe dan bawang, hal itu dilakukan dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan.Tak hanya itu, Wawako meminta kewenangan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi agar Kota Jambi di prioritaskan karena faktor-faktor kemiskinan sebagian besar disebabkan oleh lingkungan seperti air bersih yang tidak layak, jamban, termasuk aktivitas ekonomi seperti jalan, drainase yang banjir dapat mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan.“Untuk Pemerintah pusat yang telah di berikan surat kami memohon pendampingan, karena datanya sudah ada tinggal verifikasi, validasi dengan dilengkapi basis foto digital yang lebih lebih akurat,” tandasnya. (Dre)
BERITA LAINNYA
Berita Pemerintah Kota Jambi
Kota Jambi Sukses Gelar Sarasehan Istri Wali Kota Se-Indonesia
Berita Pemerintah Kota Jambi
Berlanjut di 2022, Fasha Kembali Raih Sabet 2 Penghargaan STBM dari Menkes
Berita Pemerintah Kota Jambi
Upaya Nyata Tekan Inflasi, Kedua Kalinya Fasha Luncurkan Gerakan Bersama Pembelian Beras Lokal oleh ASN
Siaran Pers
“Dari Kota Jambi Untuk Indonesia, Sarasehan Istri Wali Kota se-Indonesia Perdana Digelar di Kota Jambi”
Berita Pemerintah Kota Jambi
Rekor MURI penabuh Kompangan
Berita Kementerian
Bantuan Dana dari BPJS Rp125 Juta, Itu Hoaks!
Berita Kementerian
Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital
Berita Pemerintah Kota Jambi
Kota Jambi Sukses Gelar Sarasehan Istri Wali Kota Se-Indonesia
Foto
Operasional Mobil MPLIK (Perkempinas) (21 November 2012)
Berita Kementerian
Penyadapan Pejabat RI: Menlu Sudah Panggil Dubes Korsel dan Dubes Singapura